• Berita Terbaru

    Sahabat Rakyat akan Gelar Dialog “Redistribusi Lahan untuk Kesejahteran Rakyat Jawa Barat"


    MEDIANUGRAH.COM, Bandung -  Sahabat rakyat Indonesia Korwil  Jawa Barat akan menyelenggarakan dialog bertema “Lahan HGU untuk Rakyat Pasundan, Peluang Redistribusi Lahan Cendana untuk kesejahteraan rakyat”  rencananya akan dilaksanakan di Kafe Garasi 23, bandung 23/02/2019



    Dalam rilisnya Dadan Muttaqien  menjelaskan, dialog terselenggara atas kerjasama antara Gempita dan Sahabat Rakyat Indonesia, menyoal keberhasilan dan kesuksesan serta  tantangan  program reforma agraria dan redistribusi lahan mendukung upaya swasembada pangan di Jawa Barat, 


    Acara ini menghadirkan narasumber Yusuf Purnama  kepala kantor wilayah BPN Jabar, Ir. Ibang Lukman Nurdin S.Ag., MH,  Pendiri Serikat Petani Pasundan Garut,  Santoso Hamza Sanusi dan Budi Junto  Koordinator Kampanye Gempita jabar.



    Kegiatan ini akan mengundang NGO penggiat reforma agraria se-Jawa Barat, Organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswan. 



    Dadan muttaqien Korwil Sahabat Rakyat Indoneasia Jawa barat  menjelaskan, dialog ini sebagai wahana diskursus menyoal  Redistribusi lahan negara  kepada rakyat, untuk menekan dan mengurangi  kesenjangan ekonomi masyarakat.



    Dialog  ini  penting bagi rakyat Jabar, khususnya bagi perjuangan kesejahteraan petani, buruh tani dan milenial jawa barat, sebab  program reforma agraria merupakan sikap politik negara yang telah dijalankan secara konsisten dan berani oleh Presiden Jokowi sebagaimana amanat UU Pokok Agraria. 



    “Redistribusi Lahan untuk Warga Jawa Barat  merupakan program Nawacita dari Presiden Jokowi  sudah on the track”



    Pasalnya lanjut dadan, program redistribusi lahan tersebut, adalah program yang  telah ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat sebab keberadaan  petani  tak  bertanah  dan  petani  gurem yang banyak berada  di  Jawa barat.



    Persoalannya, mayoritas  pemilihan lokasi objek  pembaruan  agraria  dengan menyasar Hutan Produksi Konversi yang berada di bawah Kementerian LHK dan Areal Penggunaan Lain (APL) di bawah Kementerian ATR/BPN. “hal ini memicu  dampak lingkungan dan sebagainya,  sebab tanah-tanah itu dari kawasan hutan, yang sejatinya hutan adat maupun kawasan hutan lainnya” ungkap dadan



    selain itu lokasi tanah yang direncanakan oleh pemerintah  berupa tanah Kawasan  Hutan  Produksi  yang  bisa  dikonversi (HPK) notabene berada di luar Jawa.



    Dadan mengharapkan, lewat dialog ini ada kesepahaman antara semua stakeholder agar mendorong  pemerintah  memfokuskan menata ulang pemilikan dan pengusahaan tanah di Jawa barat yang selama ini dikuasai dan ditelantarkan khususnya yang dikuasai swasta atau korporasi , contohnya yang dikuasai oleh keluarga cendana yang tersebar massif  di jawa barat.



    “jangan sampai objek redistribusi lahan hanya menyasar kawasan hutan atau lahan BUMN tapi lahan terlantaryang dikuasai oligarki cendana di jabar tidak terjamah” pungkas dadan

    No comments

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad