• Berita Terbaru

    Hari KORPRI Ke-47, DITJEN Tanaman Pangan Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi

    Ditjen Tanaman Pangan gelar sosialisasi keterbukaan informasi

    Depok (29/11) - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, menggelar Rapat Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, yang secara resmi di buka oleh Nila Sovy, SP, M.Ap (Kepala Bagian Umum, Ditjen Tananan Pangan).

    Kementerian Pertanian melalui Ditjen Tanaman Pangan melaksanakan kegiatan Rapat Kerja ini sebagai upaya untuk memperkuat peran dan fungsi PPID. Penguatan peran dan fungsi PPID sangat diperlukan dengan bertujuan agar seluruh instansi pemerintah  menjadi PPID guna menyampaikan informasi kepada public.

    Sovy menjelaskan, Di era teknologi informasi digital, masyarakat menuntut adanya transparansi atau keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

    “Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian sebagai badan publik juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara sederhana, dialogis dan responsif serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik." ujar sovy.

    Selanjutnya “Informasi dan Dokumentasi melalui PPID adalah bagian dari penyampai informasi kepada public saat ini sangat penting peranannya." Ungkap Sovy.

    Begitu juga Narasumber dari Kepolisian, terkait  sarana keterbukaan informasi, Karo PID Divisi Humas Polri : Brigjen Pol. F.F.J. MIRAH menyampaikan, kaitan dengan PPID betul-betul memberikan ruang besar kepada masyarakat, yaitu memberikan pelayanan yang baik.

    “Dengan adanya PPID, keluhan masyarakat bisa di respon dengan cepat, sehingga apa yang menjadi kendala dan masalah dalam pelayanan ataupun infrastruktur bisa di perbaiki dengan cepat,”ujarnya.

    DI era keterbukaan ini, masyarakat bisa melihat apa yang dilakukan pemerintah pusat selama ini, “Masyarakat tidak perlu bertanya kerja pemerintah pusat itu apa saja, masyarakat tinggal melihat media yang dimiliki oleh instansi tersebut. Disitu kita bisa melihat dan memonitoring hasil kinerja selama ini,” jelasnya.

    Selanjutnya dijelaskan bahwa open data/government itu sudah di prakasai beberapa tahun ke belakang. Bahkan dalam aturan, pasal 13 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Undang-undang KIP ini juga mengamanatkan untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

    Menurut Tenaga ahli komisi informasi pusat,  Tya Tirtasari menjelaskan tentang pentingnya memahami KIP. Setiap warga Negara Indonesia yang sudah memiliki KTP dapat mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam suatu badan publik di daerahnya masing-masing.

    Menurut tya,  masyarakat harus melengkapi persyaratan yang dapat dibedakan dari masing-masing kategori, yaitu sebagai individu, harus mempunyai KTP untuk melakukan permohonan. Kemudian kelompok yang harus melampirkan surat kuasa, fotokopi KTP dari orang yang dikuasakan sesuai jumlah anggota kelompok.

    Selanjutnua, Badan hukum (LSM) yang wajib melampirkan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan. Untuk bisa malakukan permohonan informasinya, maka persyaratan harus dilengkapi. Ungkapnya.

    Karo Humas dan Informasi Publik, Kementan Kuntoro Boga Andri, Sp, M.Agr, Ph.D menjelaskan Informasi yang obyektif, tepat dan akurat akan sangat menentukan dukungan publik terhadap kebijakan dan program pemerintah baik pusat maupun daerah.

     "Kedaulatan pangan adalah issue hangat yang sangat terkait dengan hak azasi manusia. Kebijakan dan program untuk mendukung pencapaian kedaulatan pangan tersebut perlu didukung dan diketahui publik, melalui tersedianya sumber informasi yang terbuka dan mudah untuk diakses. "Unjarnya.

    Kuntoro juga menghimbau agar kita sebagai ASN tingkatkan peran dan kesadaran dalam memanfaatkan dan merespon informasi secara tepat dan sesuai.

    Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi kegiatan ini yaitu tercapainya penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi, berhasil guna dalam mendukung program dan pelayanan publik Kementan, selain itu diharapkan tercapainya pengelolaan dan penyampaian informasi yang lebih proaktif kepada berbagai publik dengan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

    [Budi]

    No comments

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad