• Berita Terbaru

    Polres Sidrap "Ompong", AMPSB : Gubernur dan Kapolda, Harus Turun Menegakkan Aturan dan Keadilan



    MEDIANUGRAH.COM, Sidrap - Konflik dan masalah penambangan di Sungai Bila masih berlanjut, walaupun sebenarnya di ketahui telah dibuat kesepakatan antara penambang dan Kapolres Sidrap pada Rabu (5/9). Tetapi menurut Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila (AMPSB) berdasarkan investigasi yang sudah mereka lakukan di bawah bendungan Sungai Bila, seakan akan Polres Sidra "ompong" dan "tak bertaji".

    "Tapi nyatanya dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila (AMPSB), di bawah Bendungan Sungai Bila, seakan membuktikan Polres Sidrap "Ompong " di hadapan  pelaku penambangan secara liar dan merusak lingkungan tersebut." Kata andi Tenri Sangka SE. selaku Ketua AMPSB.

    "Gubernur Prof Nurdin Abdullah dan Kapolda Umar harus turun bersama untuk menegakkan aturan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang berada di sekitar Sungai Bila, karena lingkungan kami sudah di rusak dengan penambang yang tak tahu aturan." Andi Tenri menambahkan.

    Adapun poin poin isi kesepakatan antara Polres Sidrap dengan Penambang termaktub dalam pernyataan sebagai berikut :

     - Pernyataan yang memiliki izin IUP -

    a. Bahwa saya bersedia dan sanggup melakukan pertambangan dengan lokasi yang terdapat dalam surat izin IUP.

    b. Bahwa saya tidak akan melakukan pertambangan diluar lokasi sesuai dengan suray ijin IUP

    c. Apabila dikemudian hari ditemukan oleh pihak berwenang saya melakukan pertambangan di luar ijin IUP yang saya miliki saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

    d. Bahwa saya tidak akan menganggu kegiatan masyarakat disekitar tempat pertambangan saya.

    e. Bahwa apabila dikemudian hari saya
    mengingkari pernyataan kami pada poin A s/d diatas maka kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

    - Pernyataan yang tidak memiliki izin IUP -

    a. Bahwa saya bersedia dan sanggup tidak akan melakukan pertambangan sampai saya memiliki izin IUP.

    b. Bahwa saya akan melakukan pertambangan apabila saya sudah memiliki izin IUP.

    c. Apabila dikemudian hari ditemukan oleh pihak berwenang melakukan Pertambangan dan saya belum memiliki izin IUP maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

    d. Bahwa apabila dikemudian hari saya mengikari pernyataan kami pada poin a s/c diatas maka kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

    Perlu diketahui bahwa peraturan pertambangan di Wilayah Sulawesi Selatan telah diatur dalam
    dalam :
    - PERDA Provinsi Sulawesi Selatan, No.5 Tahun 2011, BAB II :Asas dan Tujuan, PASAL 2
    -Pertambangan Mineral dan/atau BatuBara di Kelola Berasaskan :
    a. Manfaat
    b. Keadilan dan Keseimbangan
    c. Kepastian Hukum
    d. Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa
    e. Partisipasif
    f.Transparansi
    G. Akuntabilitas
    H. Berkelanjutan dan
    I. Berwawasan Limgkungan.

    Dan juga di atur oleh
    -  UU No 4 tahun 2010 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pasal 10 menyatakan : penetapan wilayah pertambangan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat ( 2 ) di laksanakan

    a.Secara transparan, Pasrtisipasi, dan bertanggung jawab.
    b.Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari : instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek, ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

    Hasil cek/investigasi AMPSB https://www.youtube.com/watch?v=gdaXsO3Qx24&feature=youtu.be








    No comments

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad