• Berita Terbaru

    Begini Upaya Babel Wujudkan Kedaulatan Pangan

    MEDIANUGRAH.COM, Pangkalpinang  - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) merevitalisasi pembangunan sektor pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada kepentingan lokal dan nasional.

    Revitalisasi pertanian ini sekaligus sebagai pembaruan kawasan pengembangan pertanian, meningkatkan hak akses pangan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pemberian akses kepada petani kecil untuk meningkatkan produksi.

    Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi berharap revitalisasi pertanian ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Kebijakan ketahanan pangan yang dikembangkan menjadi kebijakan kedaulatan pangan, berarti hak setiap pemerintah daerah untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya, melindungi sistem produksi pertanian, dan perdagangan untuk mencapai sistem pertanian yang berkelanjutan dan mandiri.

    Kedaulatan pangan yang mengatur produksi dan konsumsi pertanian yang berorientasi pada kepentingan lokal dan nasional, bukan pasar global. Dengan melindungi pasar lokal dan nasional dari kelebihan produksi negara lain yang dijual relatif sangat murah yang pada akhirnya merugikan petani.

    Untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini, kata dia, pada tahun 2015 menjadi fokus pembangunan pada sektor pertanian ini, seperti melalui program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, penguatan keterkaitan perdesaan dan perkotaan.

    Selanjutnya, melalui program pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan satam emas atau program Rp1 miliar per kecamatan.

    "Kami berharap program-program yang telah direncanakan ini mampu menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan koperasi dan UKM, meningkatkan nilai ekspor, dan mampu mengendalikan angka inflasi daerah ini," ujarnya.

    Untuk itu, menurut dia, diperlukan sinergitas, kerja sama, serta koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

    "Dengan adanya sinergitas antarpemerintah ini, masalah-masalah pembangunan pertanian ini akan mudah teratasi," ujarnya.

    Revitalisasi pembangunan pertanian ini juga melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertanian yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

    Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Eilayah (Perda RTRW), menetapkan luas kawasan untuk budidaya pertanian seluas 903.450 hektare.

    Kawasan pertanian tersebut terdiri atas luas kawasan pertanian tanaman pangan 355.453 hektare, hortikultura 221.512 hektare, perkebunan 316.383 hektare, dan peternakan 10.102 hektare.

    Potensi peruntukan lahan-lahan tersebut diharapkan dapat dikembangkan dan dikelola menjadi sumber pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber pendapatan bagi masyarakat.

    Berdasarkan data BPS 2013, lanjut dia, luas areal sawah masih 11.511 hektare, perkebunan 330.999 hektare, dan usaha ladang pengembalaan 5.986 hektare.

    "Saat ini, potensi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan masih luas sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder untuk memanfaatkan potensi lahan tersebut," ujarnya.

    Untuk itu, dalam Musrenbang Pertanian ini diharapkan akan tercipta keterpaduan dan peran aktif pemangku kepentingan dalam merencanakan program dan anggaran.

    "Kami berharap masing-masing stakeholder provinsi dan kabupaten/kota untuk fokus sehingga pelayanan sektor pertanian dapat lebih terarah dalam menghadapi tantangan global pada masa mendatang," ujarnya.

    Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Bangka Belitung Toni Batubara mengatakan bahwa untuk mempercepat kedaulatan pangan, pemerintah provinsi menetapkan tiga kabupaten sebagai kawasan sentra pertanian dan perkebunan dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan petani.

    Berdasarkan Kepmentan Nomor 45/Kpts/PD.120/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan kawasan pengembangan cabai dan bawang merah. Kabupaten Belitung ditetapkan sebagai kawasan pengembangan cabai.

    Berdasarkan Kepmentan Nomor 46/Kpts/PD.120/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional, Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan sebagai daerah pengembangan lada putih.

    "Tiga kabupaten ini saja yang akan mendapatkan bantuan pemerintah pusat dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi cabai, bawang merah, dan lada putih, sementara kabupaten lainnya tidak mendapatkan bantuan karena tidak ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan itu," ujarnya.

    Kendati demikian, pihaknya akan tetap membantu pemerintah kabupaten/kota yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut untuk pemerataan pembangunan sektor pertanian ini.

    "Pada tahun ini, kami telah mengganggarkan bantuan dari APBD untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani," ujarnya.

    Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menargetkan produksi padi petani pada tahun 2015 sebanyak 42.923 ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya sebanyak 23.480 ton.

    "Pada tahun ini, kami targetkan ketersediaan beras hasil petani lokal sebesar 23,05 persen sehingga pemerintah daerah dapat mengendalikan harga beras di masyarakat," ujarnya.

    Sementara itu, kata dia, target produksi padi pada tahun 2016 sebanyak 47.464 ton GKG, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 52.901 ton GKG.

    Ia mengatakan bahwa produksi tanaman hortikultura petani pada tahun 2014 mencapai 7.417 ton atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya sebanyak 6.713 ton.

    "Pada tahun ini, produksi tanaman hortikultura, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, ditargetkan 8.200 ton atau meningkat dibanding tahun sebelumnya," katanya.

    Ia mengatakan bahwa produksi tanaman hortikultura itu mengalami peningkatan seiring dengan luas tanam yang terus bertambah dan digencarkannya bantuan kepada petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya.

    Luas tanam tanaman hortikultura pada tahun 2014 mencapai 1.297,71 hektare dengan produksi 7,04 ton per hektare atau bertambah dibanding tahun lalu seluas 1.243, 45 hektare dengan produksi 6,85 ton per hektare.

    "Pada tahun ini, kami akan membuka lahan baru pertanian hortikultura untuk meringan beban petani mengembangkan tanaman hortikultura ini," ujarnya.

    Sementara itu, serapan tenaga kerja di sektor pertanian hortikultura ini juga mengalami peningkatan, dari 4.974 orang bertambah menjadi 5.191 orang.

    Selanjutnya, kata dia, populasi sapi potong pada tahun 2014 mencapai 10.170 ekor atau bertambah 924 ekor dibanding populasi tahun sebelumnya 9.246 ekor.

    "Alhamdulillah produksi daging sapi juga mengalami peningkatan mencapai 3.216.415 kilogram dibanding tahun sebelumnya 3.062.252 kilogram," ujarnya.

    Pada tahun ini, pemerintah provinsi menargetkan populasi sapi potong sebanyak 11.187 ekor dengan produksi daging 3.377.235 kilogram.

    Target populasi sapi pada tahun 2016, kata dia, sebanyak 12.305,76 ekor dengan produksi daging 3.546.097,27 kilogram. Target populasi sapi 2017 sebanyak 13.536,34 ekor dengan produksi daging 3.723.402 kilogram.

    "Kami berupaya untuk menurunkan pasokan sapi dari luar daerah 5 persen per tahun," ujarnya.

    Percepatan pembangunan sektor pertanian ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyediakan 49.500 ton pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

    "Kami sudah mulai menyalurkan pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan organik bersubsidi sehingga petani tidak lagi kesulitan melakukan penanaman secara serentak di awal tahun ini," ujarnya.

    Ia menjelaskan sebanyak 49.500 ton pupuk bersubsidi tersebut dengan perincian pupuk urea 18.000 ton, SP-36 sebanyak 4.000 ton, ZA sebanyak 2.500 ton, NPK sebanyak 19.000 ton, dan pupuk organik 6.000 ton.

    "Mudah-mudahan stok pupuk bersubsidi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan petani untuk meningkatkan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya," ujarnya.

    Berdasarkan Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2015, HET jenis pupuk urea Rp1.800,00 per kilogram, HET pupuk SP-36 Rp2.000,00/kg.

    Selanjutnya, kata dia, HET pupuk ZA sebesar Rp1.400,00/kg, NPK seharga Rp2.300,00/kg, dan HET pupuk organik Rp500,00/kg.

    "Pupuk jenis urea, SP-36, ZA, dan NPK berbentuk kemasan seberat 50 kilogram dan pupuk organik kemasan 40 kilogram," ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa Pergub HET pupuk bersubsidi itu juga diiringi pengawasan yang ketat untuk mencegah permainan harga pupuk yang akan merugikan petani.

             "Kami telah membentuk tim pengawas dan juga melibatkan aparat TNI Angkatan Darat mengawasi HET dan pendistribusian pupuk bersubsidi ini kepada petani," ujarnya.

            
    Tambah Penyuluh Pertanian
        
    Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menambah petugas penyuluh pertanian di daerah itu.

    "Jika petugas penyuluh pertanian ini kurang, akan ditambah sesuai kebutuhan pemerintah kabupaten/kota," kata Rustam Effendi.

    Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya juga akan mengupayakan menaikkan gaji penyuluh pertanian agar mereka lebih fokus meningkatkan pada sumber daya manusia petani dalam meningkatkan produktivitas.

    "Penyuluh pertanian ini merupakan ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan daerah berswasembada hingga berkedaulatan pangan," ujarnya.

    Untuk itu, kata dia, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait di provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian.

    "Kami berupaya meningkatkan pertanian ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Bakorluh Babel Hypson Effendi mengatakan bahwa saat ini tenaga penyuluh pertanian sebanyak 150 orang atau masih kurang untuk memberikan penyuluhan kepada petani di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

    "Saat ini, kita membutuhkan penambahan 400 petugas penyuluh sehingga seluruh kecamatan dan desa di provinsi ini memiliki petugas penyuluh pertanian," ujarnya.

    Ia menjelaskan jumlah kecamatan di Babel sebanyak 44 kecamatan, 300 desa dan 61 kelurahan.

    "Idealnya, satu kecamatan memiliki satu orang penyuluh dan dua desa/kelurahan memiliki satu orang petugas penyuluh mendampingi petani dalam menangani hama penyakit, memilih bibit berkualitas dan mengarahkan petani bercocok tanam yang baik," ujarnya.

    Kepala Distanbunnak Babel Toni Batubara mengatakan bahwa pihaknya akan membina penyuluh pertanian untuk menggunakan sarana internet dalam meningkatkan sumber daya manusia petani di daerah itu.

    "Ke depan, seluruh usulan program pembangunan pertanian ini melalui proposal elektronik dan penyebarluasan informasi kepada petani mengunakan internet," katanya.

    Untuk itu, kata dia, pihaknya secara bertahap akan melatih dan membina penyuluh pertanian menggunakan komputerisasi dalam memberikan penyuluhan kepada petani.

    Selanjutnya, program komputerisasi ini akan dilakukan di masing-masing kelompok tani yang tersebar di kabupaten/kota.

    "Dengan manfaatkan teknologi informasi ini, kegiatan penyuluhan akan lebih cepat dan optimal," ujarnya.

    Selain itu, menurut dia, teknologi itu juga memudahkan petani melaporkan keluhan, kendala dalam meningkatkan produksi pertaniannya.

    "Selama ini, usulan dan penyuluhan masih dilakukan secara manual sehingga mengurangi percepatan pembangunan di bidang pertanian ini," ujarnya.

    Untuk itu, diharapkan para penyuluh dan petani untuk melek informasi melalui teknologi tersebut.

    "Saat ini, dunia ini makin canggih sehingga penyuluh dan petani harus juga mengikuti perkembangan zaman ini melalui teknologi informasi ini untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pertanian," ujarnya.

    No comments

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad